Musi Banyuasin, KOTABARI.COM – Ratusan massa yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Koalisi Peduli Tambang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) pada hari Selasa, 26 September 2023. Massa yang terdiri dari pekerja tambang, sopir angkutan, mahasiswa, dan pemuda asal Muba ini mengungkapkan aspirasi mereka sebagai respons terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Gempita (Generasi Muda Peduli Tanah Air) pada Kamis, 23 September 2023, di Kantor Gubernur Sumatera Selatan.
Dalam aksinya, Gempita mengusulkan agar Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Muba menutup aktivitas pertambangan dan jalan tambang di Kabupaten Muratara dan Kabupaten Muba. Massa Koalisi Peduli Tambang merasa bahwa aksi LSM Gempita tersebut merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari isu yang melibatkan aktor yang kuat diduga terlibat dalam kepentingan PT Sentosa Kurnia Bahagia (PT SKB), perusahaan tambang yang telah beroperasi selama lebih dari sepuluh tahun.
Khoirul SH, salah satu perwakilan massa, bersama dengan Prasetya DH, Suryadharma, dan Arrahman, menyatakan bahwa mereka melihat adanya penyimpangan dan penggiringan isu yang berusaha mempengaruhi DPRD Muba dan Bupati Muba agar mempermasalahkan jalan tambang di Muba. Mereka juga mencurigai bahwa upaya penggiringan isu ini mungkin dilakukan oleh oknum yang terkait dengan PT SKB.
Massa ini menekankan pentingnya melindungi sektor pertambangan dan jalan tambang karena banyak orang, termasuk buruh, penjual makanan, dan lainnya, bergantung pada sektor ini untuk penghidupan mereka. Mereka mengharapkan Pemerintah Daerah Muba dan DPRD Muba untuk memberikan perlindungan khusus pada sektor pertambangan dan jalan tambang, serta tidak memberikan gangguan apapun yang dapat merugikan ribuan orang yang bergantung pada industri ini.
Koalisi Peduli Tambang juga mendesak Bupati Muba agar tidak terprovokasi oleh isu yang dibangun oleh LSM yang mereka duga sebagai pesanan dari PT SKB. Mereka menekankan bahwa ribuan pekerja tambang bergantung pada pekerjaan mereka dan tidak ingin menjadi korban dari konflik dan permasalahan lahan antara PT GPU dan PT Sentosa Kurnia Bahagia (perusahaan sawit).
Di samping itu, mereka juga mengajak DPRD untuk mendengarkan suara rakyat yang bergantung pada sektor pertambangan di Muratara dan Muba, dan meminta DPRD untuk tetap netral dan berpihak pada ribuan pekerja, sopir angkutan tambang, dan masyarakat yang menggantungkan hidup mereka pada sektor ini.
Koordinator aksi ini akhirnya menyerahkan pernyataan sikap kepada perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Muba, yang diterima oleh Kepala Dinas Sumber Daya Manusia, serta perwakilan dari DPRD Muba, yakni Husin Staf Fasilitasi.
Pernyataan Sikap Koalisi Pekerja-Sopir Tambang, Mahasiswa, dan Pemuda Muba Peduli Tambang menyatakan komitmen mereka dalam memastikan keberlangsungan sektor pertambangan dan angkutan tambang di wilayah Muba serta perlindungan terhadap nasib ribuan pekerja tambang dan buruh harian lepas yang bergantung pada sektor ini. Mereka juga mengingatkan pentingnya sektor pertambangan bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.