Lahat, KOTABARI.COM – Kemacetan panjang melanda Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di kawasan Merapi Area, Kabupaten Lahat, sejak Selasa malam (7/1/2025) pukul 21.00 WIB hingga Rabu pagi (8/1/2025) pukul 09.00 WIB. Kemacetan ini disebabkan oleh truk batubara yang terguling dan melintang di tengah jalan di Kecamatan Merapi Timur.
Menurut informasi yang dihimpun, lambatnya penanganan dari pihak perusahaan pemilik batubara dan transportasi, serta aparat kepolisian, memperburuk situasi. Kemacetan pun semakin panjang dan parah, menutup akses dari kedua arah (Lahat-Muara Enim).
Riki, seorang pedagang ikan yang terjebak macet, mengungkapkan kekecewaannya. “Ikan yang saya bawa sudah mati karena kehabisan oksigen. Kalau begini, siapa yang bertanggung jawab? Perusahaan batubara atau pemerintah daerah?” ujar Riki dengan nada kesal.
Kekesalan juga dirasakan pengendara lain yang mencoba menerobos kemacetan melalui sisi kanan, kiri, bahkan tengah jalan. Namun, tindakan ini justru semakin menyulitkan proses penguraian kemacetan.
Agus, seorang pengendara ambulans, menilai penanganan yang lambat sebagai penyebab utama. “Kalau dari awal ditangani dengan cepat oleh perusahaan, polisi, dan Dishub, kemacetan ini pasti tidak separah ini,” ujarnya.
Kasat Lantas Polres Lahat, AKP Gunawan, menjelaskan bahwa kemacetan berhasil terurai sekitar pukul 10.00 WIB. “Kemacetan terjadi akibat satu truk batubara terguling dan satu lagi mengalami kerusakan mesin di Desa Banjarsari. Panjang kemacetan diperkirakan hingga 1,5 kilometer,” terangnya.
Gunawan menambahkan, meski pihak kepolisian langsung turun ke lokasi, kondisi pengendara yang tidak tertib membuat penguraian macet terhambat. Sementara itu, pihak transportir yang menyebabkan kemacetan telah diberikan teguran tertulis.
“Kami mengingatkan, truk yang sudah tua dan tidak layak jalan sebaiknya tidak lagi digunakan. Dalam waktu dekat, semua transportir akan kami kumpulkan untuk membahas hal ini,” tegasnya.
Kemacetan di Jalinsum Merapi Timur menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, terutama dalam hal kesiapan dan tanggung jawab atas transportasi yang digunakan di jalur vital ini.