Palembang, KOTABARI.COM – Pemilihan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera Selatan diwarnai aksi unjuk rasa di depan Hotel Beston, Jalan Sudirman, Palembang, Sabtu (28/12). Massa yang berkumpul menyuarakan protes terhadap dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan tersebut.
Aksi yang diwarnai dengan pembakaran ban ini dipimpin oleh Koordinator Aksi (Korak) Aridiwal. Ia menyebutkan adanya dugaan mal administrasi dan cacat hukum selama persiapan pemilihan Ketua PGRI Sumsel yang baru.
“Kami menduga ada kecurangan yang terjadi sejak awal persiapan. Seorang pendidik seharusnya mengajarkan integritas, dan integritas itu harus dimiliki semua pendidik,” ujar Aridiwal dalam orasinya.
Massa aksi juga menuduh adanya praktik kongkalikong antara pengurus lama dengan kandidat baru yang terpilih, serta mendesak Pengurus Besar (PB) PGRI untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) hasil pemilihan. Massa bahkan mencoba memaksa masuk ke dalam hotel lantaran tuntutan mereka untuk berdiskusi dengan Ketua PB PGRI tidak dipenuhi.
“Kami meminta SK Kepemimpinan yang baru dibatalkan, karena jika terpilih melalui cacat administrasi, itu harus direvisi,” tegas Aridiwal.
Tanggapan Pihak PGRI
Menanggapi aksi tersebut, Marulam Simbolon, selaku perwakilan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKPH) PGRI Sumatera Selatan, menyatakan bahwa seluruh proses pemilihan sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
“Semua mekanisme telah dipenuhi. Terbukti, ada 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang hadir untuk memilih. Mereka memiliki hak penuh untuk mencalonkan dan memilih Ketua mereka,” jelas Marulam.
Marulam juga menepis tuduhan kecurangan dalam pemilihan ini. “Hak suara diberikan kepada peserta yang memenuhi syarat, dan semuanya telah berjalan sesuai aturan,” lanjutnya.
Meski demikian, protes dan tuntutan massa ini mencerminkan adanya ketegangan di internal organisasi guru terbesar di Indonesia tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari PB PGRI mengenai tuntutan pembatalan SK hasil pemilihan.