Ogan Ilir, KOTABARI.COM – Sebuah kasus kontroversial baru-baru ini mencuat di media sosial yang melibatkan seorang guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan istri dari Sekretaris Daerah Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan. Meskipun tidak lagi mengajar selama setahun terakhir, guru tersebut masih menerima tunjangan sertifikasi yang seharusnya diberikan kepada guru yang aktif mengajar.
Guru yang bersangkutan sebelumnya mengajar di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Indralaya. Namun, alasan yang dikemukakan adalah kesibukannya dalam kegiatan organisasi Dharmawanita. Informasi ini mendapatkan perhatian Inspektorat Ogan Ilir, yang segera memanggil ASN tersebut, saksi-saksi terkait, dan mengumpulkan dokumen daftar hadir.
Inspektorat Ogan Ilir bertindak dengan tegas dalam menangani kasus ini. Jika ditemukan pelanggaran, mereka akan melakukan pembinaan dan berupaya mengembalikan tunjangan yang telah diterima oleh guru yang tidak mengajar tersebut. Menurut Inspektur Daerah Ogan Ilir, Ibnu Hardi, langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab Inspektorat untuk menegakkan disiplin dan akuntabilitas ASN di wilayah tersebut.
Selain itu, ternyata ASN yang dipanggil oleh Inspektorat juga terlibat dalam kepengurusan Dharmawanita. Inspektur Daerah Ogan Ilir, Ibnu, mengungkapkan bahwa tugas dan kewajiban ASN sebagai tenaga pengajar akan dicocokkan dengan jadwal kegiatan Dharmawanita yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana ASN tersebut terlibat dalam kegiatan pengajaran dan organisasi tersebut.
Meskipun nama Sekretaris Daerah OI, Muhsin Abdullah, juga disebut dalam kasus ini, hingga saat ini belum ada respons resmi dari pihak yang bersangkutan. Sementara itu, oknum ASN yang tidak mengajar selama setahun telah dipindahkan ke Sekretariat Daerah oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ogan Ilir, Wilson Effendi. Namun, belum ada laporan tertulis mengenai kasus ini yang telah diterima oleh pihak terkait.
Dalam kasus ini, peran Inspektorat Ogan Ilir dalam menginvestigasi dan mengambil langkah-langkah tegas menunjukkan komitmen mereka dalam menangani pelanggaran dan pelaksanaan tugas yang tidak tepat oleh ASN. Keputusan untuk memindahkan ASN tersebut ke sekretariat daerah juga menunjukkan bahwa sanksi telah diberlakukan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi yang bersangkutan untuk tetap berkontribusi dalam kepengurusan Dharmawanita.
Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena melibatkan seorang guru ASN yang tidak menjalankan tugas utamanya sebagai pendidik, namun masih menerima tunjangan sertifikasi. Kejadian semacam ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan dan pengelolaan ASN di Indonesia. Hal ini juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam sistem kepegawaian untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pemerintahan yang baik.